By Syayudi – Media Deteksi
Jakarta, (mediadeteksi.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan anggaran negara yang dikucurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pemerintah pusat langsung membentuk tim audit gabungan yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan dari pemerintah daerah. Sejak awal pekan ini, tim mulai turun langsung ke desa-desa di sejumlah kabupaten prioritas untuk melakukan pemeriksaan.
Tim audit melakukan penelusuran terhadap data penggunaan anggaran, menilai progres pembangunan desa, serta memastikan Dana Desa digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui verifikasi lapangan.
Audit ini tidak sekadar menjadi pemeriksaan rutin. Dengan metode pemeriksaan langsung, tim melakukan pencocokan dokumen anggaran, inspeksi fisik proyek infrastruktur desa, hingga pengecekan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan desa, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan Dana Desa tepat sasaran.
Langkah tegas Presiden Prabowo tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah warga menyambut baik komitmen pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang didorong oleh Menteri Keuangan Purbaya, dalam upaya memberantas praktik korupsi di daerah.
Dukungan tersebut salah satunya datang dari warga Kelurahan Kebraon. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKMK) Kebraon, Gatot Setyabudi, Ketua RW Kebraon Agus Kiswanto, tokoh masyarakat HT, serta tokoh agama MZ, menyampaikan apresiasi atas langkah audit Dana Desa dan Dana Kelurahan (Dakel) yang dilakukan pemerintah pusat.
Mereka menilai audit tersebut sangat dibutuhkan, mengingat Dana Kelurahan di Kebraon telah berjalan kurang lebih selama satu tahun, namun hingga kini belum terdapat kejelasan penyelesaian atas persoalan pengelolaannya. Bahkan, menurut mereka, penanganan yang dilakukan oleh inspektorat maupun kejaksaan setempat belum menuntaskan permasalahan Dana Kelurahan tersebut.
“Kami bersyukur pemerintah pusat melalui BPK dan tim audit, yang dipelopori Kementerian Keuangan, turun langsung untuk melakukan pengawasan,” ungkap perwakilan warga kepada Sorotnews.
Masyarakat berharap audit menyeluruh ini dapat membuka kejelasan penggunaan anggaran, menegakkan akuntabilitas, serta menghadirkan keadilan dalam pengelolaan Dana Desa dan Dana Kelurahan. Langkah ini juga diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan desa secara nasional agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
