By
Redaksi – Deteksi
Jombang,(mediadeteksi.com) – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai menjerit dampak alokasi dana desa (ADD) 2025 tak kunjung cair.
Sebagian dari mereka bahkan memilih mencari pinjaman untuk menutupi operasional kegiatan desa.
Erwin Pribadi, Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, blak-blakan mengatakan dua bulan terkahir harus mencari pinjaman untuk menanggulangi penghasilan tetap (siltap) atau gaji perangkat desa maupun biaya operasional program-program desa.
“Mau bagaimana lagi, semua program harus berjalan. Perangkat harus menerima gaji untuk kebutuhannya. Belum lagi terkait program desa yang dilaksanakan kader desa, mereka butuh biaya. Sementara sampai saat ini ADD tak kunjung cair. Kita sebagai kepala desa harus inisiatif mengatasi persoalan itu,” kata Erwin kepada awak media Senin (10/2/2025).
Dalam sebulan, ia terpaksa mencari pinjaman hingga Rp15 juta untuk menutupi segala biaya operasional desa. Katanya, kondisi ini memperburuk terlaksananya program desa yang tersendat gegara pencarian ADD terlunta-lunta.
Ada sejumlah persoalan yang dinilai menghambat proses pencarian alokasi dana desa di seluruh Kabupaten Jombang. Termasuk kurangnya syarat-srayat mutlak yang harus dipenuhi desa.
Mulai dari adanya tambahan syarat memasukan program BLT ke APBDes. Meskipun awalnya syarat ini tidak ada. Namun dalam perkembangannya, kemudian diwajibkan. Ini kemudian merubah lagi postur APBDes.
“Jika ini dilakukan perubahan lagi tentu akan menghambat lagi proses pencarian alokasi dana desa.
Sampai sekarang ini juga belum ada tanda-tanda pencarian. Dampaknya luar biasa, gaji tidak turun, angsuran rekan-rekan perangkat desa tidak dibayar. Operasional kantor juga harus saya sendiri yang mencari dana talangan. Belum lagi kegiatan-kegiatan awal misalnya, posyandu kemudian fogging, ini harus mencarikan uang lagi, Ngutang,” kata Erwin.
Seharusnya, sejak Desember 2024 proses penyampain postur APBD-es seharusnya sudah tuntas. Nah pada Januari 2025, ADD seharusnya cair.
“Itukan sebenarnya begini, ada juga berbagai persoalan penghambat proses pencarian ADD. DPMD itu jangan hanya menyalahkan desa yang terlambat APBdes, Kami ini mempunyai kemampuan yang terbatas. Apalagi dengan peraturan yang berubah-ubah. Nah harusnya kan DPMPD memahami bagaiman kualitas SDM di desa. Jangan menganggap SDM kita itu standart dengan mereka. Ya tidak lah,” katanya.
Erwin mendesak agar persoalan ini menjadi perhatian penting Bupati Jombang. Ia menyindir jika PNS yang terhambat gajinya pasti mendapatkan reaksi yang cepat. Namun kalau didesa dinilai perhatian masih sebelah mata.
“Mbok ya sekali-sekali yang terlambat gajinya itu PNS lah, jangan hanya desa terus yang terlambat dan tidak sesuai tepat waktu. Sekali tempo PNS yang terlambat, bisa merasakan perihnya menjadi perangkat desa,” sindirnya.
Hal serupa juga dirasakan Wartomo Kepala Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam. Ia mengatakan, ADD telat cair sudah terjadi hampir setiap tahun. “Di Kecamatan Wonosalam rata rata belum cair. Jadi intinya teman teman kades-perangkat ketika awal tahun harus ‘puasa’. Kemudian di rapel kalau sudah cair,’’ jelas dia.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Wonosalam ini menambahkan, Pemkab harusnya melakukan evaluasi agar pencairan ADD bisa tepat waktu. Sehingga tidak sampai terjadi molor hingga berbulan-bulan. “Harapan teman teman bisa dicairkan rutin,’’ jelas dia.
Disinggung alasan pencairan ADD telat, ia menyebut karena hal itu menyangkut regulasi di birokrasi. ”Karena regulasi di birokrasi, sehingga berdampak pada penyaluran ADD,’’ pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMD Jombang Solahuddin Hadi Sucipto tak menampik belum semua desa di Jombang mencairkan ADD. ”Intinya sudah cair, per kemarin laporan yang kami terima 103 desa, sisanya bertahap,’’ ujar dia.
Menurut dia, pencairan ADD selama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala. Proses pencairan juga dilakukan BPKAD Jombang. ”Jadi untuk pencairan tergantung desa mas dan sejak januari pemkab sudah siap mencairkan,’’ jelasnya.
